MAKASSAR— Media ikut berperan menciptakan kualitas demokrasi. Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) pun mengajak masyarakat terutama media untuk mengawasi proses Pilkada 2024 yang digelar secara serentak pada 27 November mendatang.
Ajakan ini disampaikan dalam sosialisasi pengawasan partisipatif untuk Pilkada 2024 yang digelar Bawaslu Gowa di Hotel Swiss-Belin Panakkukang Makassar, Jumat (23/8/2024).
Komisioner Bawaslu Sulsel, Syaiful Jihad yang hadir sebagai narasumber menyampaikan, peran pengawasan partisipasi sangat penting karena Bawaslu tak akan mampu bekerja sendiri. Harus menggandeng masyarakat, terutama media dan NGO.
“Pengawasan Partisipatif ini sangat penting. Apalagi, sekarang sudah memasuki tahapan krusial. Misalnya soal daftar pemilih sementara yang sudah disusun. Ini salah satu yang sangat penting diawasi dan dikawal untuk memastikan semua warga yang punya hak pilih, masuk daftar,” ujar Syaiful.
DPS ini, kata Syaiful sangat penting diteliti karena menjadi acuan daftar pemilih tetap. Sehingga DPT nanti dipastikan bersih.
“Jadi daftar pemilih harus dipastikan bersih. Jangan lagi orang sudah lama meninggal, tapi masih muncul di DPT,” jelasnya.
Selain soal daftar pemilih, tahapan Pilkada yang perlu diawasi ketat adalah masa pendaftaran calon. Saiful menekan kan ditahapan ini banyak hal yang perlu diawasi ber sama, terutama dalam memastikan syarat-syarat calon terpenuhi. Misalnya soal jenjang ijazah calon. Jangan sampai, nanti setelah calon dinyatakan lolos, baru ribut
soal ijazah.
“Soal ijazah ini, kami sudah meminta kepada Bawaslu Kabupaten untuk melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan dan stakeholder lainnya. Ijazah cakada memang ini sudah kami wanti-wanti,” ujar Komisioner Bawaslu Sulsel dua periode itu.
Syaiful juga mengapresiasi sosialiasi pengawasan partisipatif yang dilaksanakan Bawaslu Gowa.
“Kegiatan ini menjadi ruang dalam mengawal proses pilkada yang harus dijaga agar berjalan dengan baik. Termasuk mengawasi juga penyelenggara, maupun penyelenggaraan Pilkada sehingga berlangsung dengan baik. Media yang hadir ini kan sudah pasti memberitakan. Memberikan informasi dan edukasi sehingga kegiatan penyelenggara bisa sampai ke masyarakat,” urainya.
Koordinator Divisi (Kordiv) Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas Bawaslu Gowa, Juanto menjelaskan, berdasarkan indeks kerawanan ada empat poin yang jadi atensi di Pilkada 2024.
Yaitu potensi politik uang, netralitas ASN, politisasi sara dan informasi hoaks di media sosial atau medsos. “Namun yang paling rawan adalah politik uang karena itu dua wu jud, yaitu berupa uang dan barang. Dalam bentuk barang itulah yang repot,” ungkapnya.
Juanto juga tak menampik soal potensi pelanggaran TNI dan Polri. “Iya, saya kira kan indeks kerawanan pemilu itu kan diturunkan di pusat. Intinya kerawanan pelanggaran netralitas itu adalah ASN, juga termasuk TNI-Polri karena sama-sama tidak boleh kampanye,” jelas pria yang karib disapa Avol ini.
Semua potensi kerawanan ini sudah diendus. Makanya, melalui sosialisasi pengawasan partisipatif ini diharapkan masyarakat utamanya media berperan aktif mengawasi proses tahapan Pilkada 2024.
“Ada banyak kerawanan lainnya, sehingga itulah Bawaslu Gowa terus menyosialisasikan pengawasan partisipatif. Harapannya, masyarakat terutama media ikut berperan aktif melakukan pengawasan bersama Bawaslu,” tandasnya.(rus)
