JENEPONTO – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jeneponto tengah menghadapi dugaan rekayasa kerjasama yang melibatkan pihak ketiga dalam pengadaan mobil dinas untuk wakil ketua DPRD pada tahun anggaran 2020. Informasi ini mencuat setelah adanya indikasi bahwa pengadaan dua unit mobil dinas tersebut dilakukan tanpa melalui proses tender.
Lembaga Politik Jeneponto membagikan sebuah percakapan yang mencurigakan terkait kerjasama dalam pengadaan mobil dinas DPRD Jeneponto pada Senin, 10 Juli 2023. Percakapan tersebut menimbulkan kontroversi setelah disebarluaskan melalui grup-grup WhatsApp.
Dalam percakapan tersebut, terdapat dugaan kuat bahwa terdapat rekayasa kerjasama oleh pihak ketiga terkait pengadaan mobil dinas yang melibatkan dua unit. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai transparansi dan prosedur yang dilakukan dalam pengadaan mobil dinas tersebut.
STARNEWS.ID mencoba menghubungi wakil-wakil ketua DPRD Jeneponto untuk mendapatkan tanggapan terkait percakapan yang telah disahkan oleh Lembaga Politik Jeneponto. Namun, hingga berita ini diturunkan, wakil ketua DPRD Jeneponto tidak memberikan respon terhadap dugaan rekayasa kerjasama yang melibatkan pihak ketiga dalam pengadaan mobil dinas tersebut.
Ketidakterbukaan dan ketidakterjawaban dari wakil ketua DPRD Jeneponto mengenai isu ini menimbulkan pertanyaan lebih lanjut. Masyarakat dan pihak terkait menantikan kejelasan terkait pengadaan mobil dinas tersebut.
