Berita  

Pedagang Keluhkan Event UMKM di Lapangan Andi Makassau, Minta Digelar Bergilir di Sejumlah Tempat

PAREPARE – Terkait pelaksanaan Event Usaha Kecil Mikro Menengah (UMKM) yang digelar di lapangan Andi Makassau Parepare hingga 31 Mei 2025 mendatang mendapat sorotan dari sesame pelaku UMKM sendiri.

Para pedagang menilai sewa tenant yang ditawarkan pelaksana terlalu tinggi, dan juga mematikan usaha serupa yang ada sebelumnya ada di Pasar Senggol.

Ini terungkap dari Reses Anggota DPRD Parepare, Husain Muhammad Saud yang digelar di Cafe Lagota pada Minggu, 25 Mei 2024.

“Kami yang berjualan di luar dari event tersebut, sangat kesulitan dalam beberapa hari ini saat pelaksanaan event tersebut di lapangan Andi Makassau. Pendapatan kami menurun drastis,”keluh salah seorang warga yang mengikuti reses tersebut.

Baca Juga:  Jumat Curhat Polda Sulsel, Warga Gowa Pertanyakan Tilang ETLE

Juga sewa tenant yang dipatok panitia pelaksana yang tinggi, sehingga tidak semua pedagang kecil mampu membayarnya sebesar Rp4 juta per sembilan hari.

Karena itulah, pedagang meminta agar kegiatan serupa tidak hanya diadakan di lapangan Andi Makassau saja, tetapi digelar secara merata seperti di lapangan Kavaleri Soreang atau lapangan Sumpang Minangae Parepare.

“Harusnya ini diadakan bukan cuma di lapangan Andi Makassau, tetapi diadakan pemerataan di sejumlah tempat sehingga semua masyarakat bisa merasakan event tersebut termasuk para pelaku UMKM,”usul Bang One, salah seorang warga.

Menanggapi aspirasi tersebut, Husain Muhammad Saud berjanji akan menyampaikan ke Pemkot Parepare melalui Wali Kota Tasming Hamid terkait event tersebut.

Baca Juga:  Ketua Komisi VIII DPR RI Gelar Reses di Desa Belabori

Menurut anggota Komisi III DPRD Parepare ini, kalau event tersebut digelar oleh Event Organizer (EO) yang menyewa lapangan tersebut untuk membantu para pelaku UMKM.

“Setahu saya, event ini digelar EO bukan Pemkot Parepare tetapi mereka menyewa lapangan tersebut,” jelas Uceng, panggilan akrab Husein.

Bagi legislator Partai Gerindra ini, sejumlah aspirasi dalam bentuk keluhan masyarakat akan diteruskan ke pemerintah setempat khususnya dinas terkait.

Selain masalah event UMKM, sejumlah masalah dikeluhkan konstituen diantaranya penanganan sampah, banjir dan pengangguran serta pelaku usaha yang menggunakan troatoar.***