MAKASSAR—Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gowa kembali menerima penghargaan Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia (KKP HAM) Tahun 2023. Predikat ini dipertahankan setelah sebelumnya pada tahun 2022 menerima penghargaan serupa.
Penghargaan diserahkan oleh Pj. Gubernur Sulawesi Selatan, Bahtiar Baharuddin didampingi Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan (Kakanwil Kemenkumham Sulsel), Liberti Sitinjak kepada Wakil Bupati Gowa, Abdul Rauf Malaganni.
Penghargaan Ke-217 selama masa kepemimpinan Bupati Gowa, Adnan Purichta Ichsan dan Wakil Bupati Gowa, Abdul Rauf Malaganni ini diterima pada Rapat Koordinasi Persiapan Pelaporan Aksi HAM dan Penyampaian Data Dukung Kabupaten/Kota Peduli HAM di Phinisi Ballroom, Hotel Claro Makassar, Senin (25/3).
“Alhamdulillah kita kembali menerima Penghargaan Kabupaten/Kota peduli HAM atas dedikasi sebagai kabupaten yang peduli atas peningkatan kesadaran HAM dan perlindungan hak dasar individu,” kata Abdul Rauf.
Dirinya menyebutkan, tentu penghargaan ini akan menjadi motivasi bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam melaksanakan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan dan pemajuan HAM melalui kebijakan dan program-program kegiatan pemerintah daerah.
“Sebagai salah satu bentuk kepedulian kita pada HAM khususnya dalam bidang hukum, Kabupaten Gowa telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin,” ungkapnya.
Direktur Diseminasi dan Penguatan HAM Kemenkumham, Gusti Ayu Putu Suwardani menyampaikan selamat kepada kabupaten/kota yang telah mendapatkan penghargaan. Dirinya menyebutkan Penilaian KKP HAM meliputi seluruh aspek HAM yang meliputi hak sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya.
“Program ini merupakan sarana pemerintah Indonesia untuk mewujudkan pemajuan HAM secara menyeluruh bagi warga negara Indonesia, dan sekaligus sebagai mekanisme pemantauan bagi pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban HAM-nya,” ungkapnya.
Sementara Kakanwil Kemenkumham Sulsel, Liberti Sitinjak mengatakan, ada 18 dari 24 kabupaten/kota yang menerima penghargaan Kabupaten/Kota Peduli HAM di Sulsel. Olehnya, dirinya mendorong seluruh kabupaten/kota di Sulawesi Selatan bisa merai predikat Kabupaten/Kota Peduli HAM.
“Hari ini kita undang untuk menerima penghargaannya dengan harapan capaian tersebut dapat dipertahankan dan kabupaten/kota yang belum meraihnya dapat menyusul tahun ini dalam Peringatan Hari Hak Asasi Manusia Se-Dunia, 10 Desember mendatang,” harapnya.
Olehnya itu, dirinya berharap seluruh kabupaten/kota yang belum menerima predikat Kabupaten/Kota Peduli HAM untuk segera melengkapi sejumlah data persyaratan yang dibutuhkan.
“Kami mengajak daerah untuk segera melengkapi data dukungnya sebelum 30 April, pintu Kantor Wilayah Kemenkumham Sulsel akan selalu terbuka bagi bapak/ibu yang ingin berkonsultasi atau mendapatkan pendampingan,” ucapnya. (rus)
