MANADO – Pertamina Patra Niaga Sulawesi melalui Sales Area Sulawesi Utara dan Gorontalo (SA Sulutgo) melaksanakan pengawasan terhadap ketersediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM) bersama Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) di wilayah Kota Manado dan sekitarnya.
Kegiatan ini berlangsung selama 2 hari (2&3/10) di SPBU Kombos, SPBU 7495211 Politeknik, SPBU 7395107 Kairagi Weru, SPBU 7495105 Dendengan, dan SPBU 7495102 Malalayang.
Kegiatan pengawasan ini dihadiri oleh perwakilan SA Sulutgo, yaitu Sales Branch Manager Sulutgo I Fuel, M. Agung Afrizal, dan Sales Branch Manager Sulutgo II Fuel, Yahya Fikri Dwiyanto, serta dari BPH Migas diwakili oleh Agung Wiratmoko dan Izora Selpaguz.
Langkah ini merupakan tindak lanjut atas pemberitaan media terkait dugaan penyalahgunaan BBM subsidi, sekaligus memastikan penyaluran BBM berjalan sesuai regulasi yang berlaku.
Dalam pelaksanaannya, tim melakukan pemeriksaan dan sampling pada penyaluran Jenis BBM Tertentu (JBT) Biosolar di 5 SPBU tersebut.
Dari hasil pengawasan, SPBU-SPBU Kota Manado menyalurkan BBM sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hasil sampling juga menunjukkan penyaluran JBT Biosolar berjalan sesuai regulasi.
Perwakilan BPH Migas, Agung Wiratmoko, menyampaikan bahwa kegiatan pengawasan ini merupakan upaya memastikan distribusi BBM subsidi tepat sasaran.
Pertamina “BPH Migas bersama Pertamina terus berkoordinasi melakukan pemantauan di lapangan. Dari hasil pengawasan di SPBU-SPBU Kota Manado, penyaluran BBM telah sesuai aturan sehingga masyarakat dapat merasa tenang akan ketersediaan energi di wilayahnya,” ujarnya.
Sementara itu, perwakilan Pertamina, M. Agung Afrizal, menegaskan komitmen perusahaan untuk menjaga ketersediaan BBM di Sulutgo.
“Pertamina memastikan stok dan distribusi BBM berjalan dengan baik sesuai ketentuan. Kami juga terus mendukung upaya pengawasan bersama BPH Migas agar penyaluran BBM subsidi tetap tepat sasaran,” jelasnya.
Pertamina Pertamina Patra Niaga Sulawesi bersama BPH Migas menegaskan akan terus melakukan pengawasan secara berkala demi memastikan ketersediaan BBM, khususnya subsidi, sesuai aturan di lapangan dan menjangkau masyarakat yang berhak. ***
