GOWA – Pemerintah Kabupaten Gowa memastikan bahwa perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 diarahkan untuk memperkuat kesejahteraan masyarakat dengan prinsip efisiensi dan transparansi.
Hal ini disampaikan Bupati Gowa, Sitti Husniah Talenrang pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Gowa dengan agenda Pandangan Umum Fraksi-Fraksi Atas Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Tentang Perubahan APBD Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2025 di Ruang Rapat Paripurna, Kantor DPRD Kabupaten Gowa pada Selasa, 26 Agustus 2025.
Dalam sambutannya, Bupati Gowa menegaskan bahwa belanja daerah harus tepat sasaran dan berorientasi pada kepentingan publik, terutama di sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pemberdayaan ekonomi rakyat.
Ia juga menyampaikan tanggapan atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap nota keuangan dan Ranperda APBD Perubahan 2025. Menurutnya, seluruh masukan dewan menjadi bahan penting dalam memperkuat arah kebijakan pemerintah.
“Perubahan APBD 2025 adalah instrumen untuk menjawab kebutuhan dan tantangan masyarakat. Prinsip efisiensi, efektivitas, ekonomis dan tepat sasaran tetap menjadi dasar penyusunan anggaran,” ujar Bupati Talenrang.
Lebih lanjut, Bupati Gowa menegaskan bahwa orientasi belanja pemerintah tetap difokuskan pada pelayanan publik, Sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pemberdayaan ekonomi rakyat dipandang sebagai fondasi utama peningkatan kesejahteraan.
“Orientasi belanja daerah tidak lepas dari kepentingan masyarakat luas. Karena itu, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan sosial akan terus menjadi prioritas pembangunan,” jelasnya.
Ia menambahkan, kolaborasi eksekutif dan legislatif menjadi kunci agar setiap kebijakan anggaran mampu memberikan manfaat nyata. Rekomendasi fraksi DPRD akan ditindaklanjuti dalam pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah maupun rapat kerja dengan SKPD terkait.
“Komitmen kami adalah melaksanakan pengelolaan keuangan daerah secara transparan, akuntabel, efisien, dan tepat sasaran demi mewujudkan visi ‘Bersama Menuju Gowa yang Lebih Maju dan Berkelanjutan’, “tegas Bupati Gowa.
Pemerintah Kabupaten Gowa juga berkomitmen memperkuat tata kelola keuangan dengan mengedepankan integritas, transparansi, dan akuntabilitas. Hal ini sejalan dengan upaya mewujudkan APBD yang kredibel dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
“APBD Perubahan 2025 diharapkan tidak hanya menjadi instrumen fiskal, melainkan juga instrumen sosial untuk mengurangi kesenjangan, memperkuat layanan dasar, dan membuka ruang pemberdayaan ekonomi masyarakat,” pungkas Talenrang.
Sejumlah fraksi DPRD memberikan dukungan sekaligus catatan strategis. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan menekankan pentingnya penempatan SDM sesuai kompetensi dan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Fraksi Gowa Sejahtera mendorong percepatan realisasi belanja modal agar langsung menyentuh kebutuhan masyarakat. Fraksi Partai NasDem mendukung tema pembangunan Pemulihan Sosial Ekonomi Berkelanjutan yang diusung pemerintah.
Sementara itu, Fraksi Amanat Nasional melalui Kasim Sila sebagai perwakilan fraksi menekankan penguatan transparansi dan partisipasi publik.
“Kami berharap Ranperda APBD Perubahan Tahun 2025 ini dapat tepat menyasar program prioritas daerah dan menyentuh langsung pada kebutuhan masyarakat,” harap Kasim Sila.
Catatan lain datang dari Fraksi Partai Golkar yang menyoroti tantangan transformasi digital dan keberlanjutan pembangunan. Sedangkan Fraksi Partai Demokrat menekankan tata kelola keuangan yang akuntabel melalui sistem informasi terintegrasi, dan Fraksi Partai Gerindra memberi perhatian pada fleksibilitas penggunaan anggaran serta peningkatan sarana pendidikan.
Pemerintah Kabupaten Gowa optimis bahwa sinergi dengan DPRD akan melahirkan kebijakan yang mampu meningkatkan kualitas pembangunan daerah. Dengan demikian, perubahan APBD tahun berjalan tidak sekadar memenuhi aspek teknis keuangan, tetapi benar-benar menjadi solusi bagi kebutuhan masyarakat Gowa.
Turut hadir pada rapat paripurna ini, perwakilan unsur Forkopimda Kabupaten Gowa, Sekretaris Daerah Kabupaten Gowa, dan Kepala SKPD lingkup Pemkab Gowa. ***
