MAKASSAR—-Bupati Gowa, Adnan Purichta Ichsan berharap Dana Bagi Hasil (DBH) Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) yang menjadi hak dari pemerintah kabupaten dan kota, salah satunya Kabupaten Gowa untuk segera dibayarkan.
Hal itu diungkapkan saat dirinya menghadiri Rapat Koordinasi Forkopimda Sulsel dan Bupati/Walikota serta Kepala Instansi Vertikal Se-Sulawesi Selatan di Ruang Rapat Pimpinan, Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Jum’at (10/1).
“Permasalahan yang kita dapatkan yang juga dirasakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota yaitu DBH kita baru terbayarkan sampai Mei 2024 sehingga masih ada tujuh bulan sekitar Rp 7 miliar perbulan dikali 7 bulan itulah total yang belum terbayarkan untuk Gowa. Sementara tahun 2023 hanya terbayarkan hingga Agustus,” ungkapnya.
Salah satu dampak yang dihadirkan dari permasalahan ini kata Adnan, DBH ini telah dihitung sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) kabupaten. Sehingga telah memiliki alokasi kegiatan tersendiri, namun karena tak kunjung terbayar maka kegiatan atau program tersebut tidak bisa terlaksana.
“Yang menjadi masalah DBH ini sudah kita hitung menjadi PAD dan diperhadapkan pada belanja daerah (program) namun belanjanya sudah selesai tapi uangnya belum ada. Inilah menjadi utang teman-teman di kabupaten/kota. Beruntungnya Gowa memperhadapkan dengan kegiatan fisik, namun ada beberapa daerah yang memperhadapkan pada belanja gaji pegawai, sehingga mereka tidak bisa membayarkan gaji tersebut karena sumbernya belum terbayarkan,” jelas Adnan.
Olehnya ia berharap melalui pertemuan ini, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan bisa berfokus pada permasalahan tersebut sehingga mampu menjawab semua keluhan daerah.
Menanggapi hal ini, Pj Gubernur Sulsel, Fadjry Djufry mengaku akan menyelesaikan permasalahan ini hingga dua minggu kedepan. Sehingga dirinya meminta seluruh kabupaten/kota untuk bersabar.
“Memang banyak harapan yang dititipkan untuk difollow up oleh bupati/walikota termasuk DBH yang akan menjadi atensi kami bersama jajaran Pemprov Sulsel. Kita sudah bedah seperti apa kapasitas fiskal kita dan meminta bupati/walikota bersabar sampai dua minggu kedepan untuk kita bagi proporsinya. Mungkin tidak bisa sekaligus tetapi ada itikad baik provinsi untuk menyelesaikan,” katanya didampingi Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Jufri Rahman dan jajaran Forkopimda Sulsel.
Selain itu, Pj Gubernur Sulsel ini juga menyampaikan program prioritas daerah khususnya yang menjadi arahan dari Presiden RI, Prabowo Subianto salah satunya memperkuat koordinasi dan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mencapai visi Indonesia Emas 2045.
Tak hanya itu, pihaknya juga menyampaikan pentingnya kestabilan politik dan keamanan, ketahanan pangan dengan mengatasi ancaman krisis pangan melalui penguatan sektor pertanian dan perikanan agar Indonesia dapat mandiri dalam memenuhi kebutuhan pangan serta program makanan bergizi dengan memastikan ketersediaan makanan sehat dan bergizi bagi masyarakat Indonesia sebagai bagian dair upaya peningkatan. (NH)
