PAREPARE – Terkait pembebasan aset Pemkot Parepare yang dinilai tidak merata, ratusan warga mendatangi Kantor Wali Kota dan DPRD Parepare pada Selasa, 2 Juli 2025.
Sebagian besar warga yang berunjukrasa berasal dari Tonrangen, yang mendesak transparansi Pemkot Parepare.
Dari salah satu pengunjukrasa yang berorasi mendesak bertemu dengan Wali Kota Parepare, Tasming Hamid.
Mereka mendesak pihak pemkot setempat memberikan penjelasan terkait pengosongan aset termasuk lahan Rumah Makan Patato, yang ada di Tonrangen Parepare.
Karena tidak mendapat respon dari pihak pemkot, selanjutnya massa bergerak menuju DPRD setempat, yang bersebelahan dengan Balaikota Parepare.
Saat berada di gedung wakil rakyat tersebut, mereka langsung diterima Wakil Ketua DPRD, Yusuf Lapanna, legislator Sappe dan Kamaluddin.
Para pengunjukrasa diterima dan diberikan kesempatan menyampaikan aspirasinya, yang ditanggapi secara akomodatif dari para legislator tersebut.
Namun anggota dewan Yusuf Lapanna mengaku atas kebijakan pemerintah daerah kota Parepare yang menggusur, sekaligus mengosongkan tempat usaha mereka tanpa ada solusi.
“Saya sebagai pimpinan DPRD sangat kecewa dan tersinggung atas ketidak hadiran PJ Sekda memenuhi undangan Rapat Dengar Pendapat (RDP). Saya sudah menelpon langsung PJ Sekda meminta hadir di gedung paripurna DPRD mendengarkan langsung aspirasi rakyat,” tegas Yusuf Lapanna dengan nada kesal.
Selain kecewa, politisi Gerindra ini, mengaku tersinggung dengan Pj Sekda Parepare, Amarun Agung Hamka tetapi tidak hadir.
“Yang membuat kami kecewa dan tersinggung, beliau sudah janji hadir beserta jajarannya, tapi Pj Sekda tidak memenuhi janjinya,” sambung mantan pengacara ini.
Yusuf menilai sikap jajaran pemkot memberikan preseden buruk dan contoh komunikasi yang kurang baik diperlihatkan oleh Pj Sekda Kota Parepare. ***
