Bupati Adnan Minta Bawaslu Gowa Minimalisir Pelanggaran Pemilu 

Avatar photo

MAKASSAR—Bupati Gowa, Adnan Purichta Ichsan mendukung penuh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) melakukan pengawasan dengan baik pada Pemilu 2024.

Adnan berharap, potensi pelanggaran bisa diminimalisir oleh Bawaslu Gowa.

Asa tersebut dilontarkan Adnan saat menghadiri Apel Siaga Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilu Tahun 2024 dirangkaikan dengan Deklarasi Kampanye Pemilu di Hotel Four Points by Sheraton Makassar, Senin (4/12).

Kata Adnan, apel siaga pengawasan ini menjadi momentum bagi Bawaslu Gowa dan jajarannya dalam berkomitmen mendukung iklim demokrasi yang sehat, adil, aman dan sukses di daerah berjuluk Butta bersejarah.

“Apel siaga pengawasan yang kita lakukan hari ini untuk terus meneguhkan semangat dan juga mengawal agar pelaksanaan pemilihan presiden dan juga pemilu legislatif berjalan sesuai dengan koridor yang ada. Jadi silahkan Bawaslu melakukan tugasnya melakukan pengawasan pemilu dengan baik,” ungkapnya.

Adnan menegaskan, keberhasilan Bawaslu tidak ditentukan dengan banyaknya kasus yang ditangani. Namun yang terpenting, Bawaslu harus bisa mencegah terjadinya pelanggaran dengan aktif melaksanakan sosialisasi dan edukasi.

Baca Juga:  Dinanti Masyarakat, RS Pratama Gowa Beroperasi 2024

“Saya ingin memberikan catatan bahwa bukan berapa banyaknya ditemukan pelanggaran. Tapi semakin banyak orang yang dapat dicegah melakukan pelanggaran maka disitulah letak keberhasilan Bawaslu melakukan pengawasan Pemilihan Umum,” jelas Adnan.

Bupati dua periode itu berharap memasuki tahapan Pemilu 2024 ini Bawaslu, KPU, TNI/Polri dan pemerintah harus bisa saling berkoordinasi. Pun berkolaborasi demi terwujudnya Pemilu yang aman, damai dan tingkat partisipasi pemilih di Gowa semakin meningkat jika dibandingkan dengan Pemilu lima tahun lalu.

“Pemilihan umum ini bukan hal baru bagi kita. Sehingga yang harus dipastikan adalah pelaksanaannya berjalan sesuai dengan aturan. Juga  harus berjalan lebih bagus dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Catatan dan kekurangan yang ada kita evaluasi. Agar nanti pada tanggal 14 Februari seluruh kekurangan tersebut bisa kita tutupi dan menjadi sebuah keberhasilan bagi Kabupaten Gowa secara keseluruhan melaksanakan pemilihan presiden dan pileg,” tutup Adnan.

Ketua Bawaslu Gowa, Saparuddin menyebut pihaknya telah siap lahir batin melakukan pengawasan. Pencegahan pelanggaran pun menjadi atensi utama.

Baca Juga:  Bawaslu Gowa-Parpol Rakor Bersama, Bahas Pencegahan Sengketa Pemilu

“Tentu Bawaslu sudah siap, jadi beberapa pencegahan harus kita tingkatkan dengan melakukan pertemuan, sosialisasi dan seterusnya agar tidak ada pelanggaran yang terjadi di Kabupaten Gowa,” sebutnya.

Salah satu bentuk pelanggaran yang sering terulang kata Saparuddin yakni netralitas ASN. Makanya, untuk mencegah hal itu, dalam waktu dekat Bawaslu Gowa akan melakukan deklarasi Pemilu bagi ASN agar mampu bersama-sama mencegah terjadinya pelanggaran.

“Misalnya contoh pelanggaran ASN yang selalu ada dengan me-like atau berkomentar di akun paslon itu tidak bisa. Jadi jika ditemukan dugaan pelanggaran kami akan menghubungi akun yang digunakan di media sosial untuk menarik atau menghapus postingannya. Yang pasti kita komitmen tidak ada pelanggaran di Gowa,” tambahnya.

Ia juga menyebutkan bahwa Apel Siaga Pengawasan ini menghadirkan seluruh Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) di 18 kecamatan di Gowa.

Hal ini, kata Syafaruddin sebagai tanda kesiapan Bawaslu dalam memberikan pengawasan dan sosialisasi kepada seluruh masyarakat agar bisa melalui tahapan Pemilu dengan aman dan damai serta mengajak masyarakat menggunakan hak pilihnya pada Pemilu 2024 mendatang.

Baca Juga:  Pemateri Rakor Pengawasan Partisipatif Kecamatan Parangloe, Juanto : Pilih Caleg Karena Uang Itu Hina!

“Total 221 jajaran Bawaslu yang ada di kecamatan, desa dan kelurahan hadir untuk menyampaikan kepada publik bahwa kami sudah siap untuk mengawasi Pemilu di Kabupaten Gowa. Meskipun ini berat tetapi kita usahakan mempertahankan zona hijau dengan cara berkolaborasi, berkoordinasi antar stakeholder termasuk pemerintah daerah, keamanan dan peserta pemilu,” harap Saparuddin.(rus)